Narasi Pabrik Kertas (1)

KASUS PABRIK KERTAS SITI HARDIYANTI RUKMANA (1) Pabrik Penebar Klorin dan Cap Komunis SIAPA yang diuntungkan dari proyek pembangunan pabrik pulpadan kertas PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) di Sumatera Selatan (Sumsel)yang direncanakan beroperasi Juli 1999? "Tanah kami diambil dengan gantirugi Rp300 per meter, itu pun masih disunat. Sekarang kami terancam limbahchlorine," kata Juri (65), petani dari Desa Banuayu, Gunungmegang,Muaraenim. Pernyataan Juri itu menjelaskan bahwa proyek yang menelan biaya US$1 miliardan melibatkan Siti Hardiyanti Rukmana, Prajogo Pangestu, dan beberapainvestor dari Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan beberapa negara Eropa ituhanya menguntungkan para investor. Pembangunan pabrik pulpa dan kertas yang diklaim terbesar di Asia Tenggaradan didirikan di atas lahan 1.600 hektare itu sejak awal, yakni 1995,ditengarai ada yang tidak beres. Para investor luar negeri mendapatinformasi bahwa lahan yang digunakan untuk pabrik itu dikatakan sebagailahan milik pemerintah dan tidak produktif. Padahal, sebelum adanyapembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Muaraenim melaluiBupati Hasan Zen, lebih kurang 1.250 hektare merupakan lahan produktif milikpetani di lima desa, yaitu Muaraniru, Kuripan, Banuayu, Dalam, dan TebatAgung. "Kami tidak pernah diajak berunding dalam pembebasan lahan, begitujuga soal pembahasan amdal. Saat kami menolak lahan digusur, kami dikatakanmenghambat pembangunan dan dikatakan PKI," terang Juri yang berulang kalimelakukan aksi ke berbagai instansi pemerintah untuk memperjuangkan haknyaatau menuntut agar mega proyek tersebut dihentikan. Setelah penggusuran lahan tersebut -- umumnya perkebunan karet -- pendapatanpetani di lima desa tersebut jadi hilang. Bila sebelumnya setiap orangmempunyai penghasilan rata-rata Rp70 ribu per hektare setiap pekan – darirata-rata 425 KK di setiap desa, dengan masing-masing petani memiliki lahanantara satu dan dua hektare – dan itu bisa berjangka 20 tahun, sesuai usiaproduktif rata-rata pohon karet, kini berubah menjadi Rp3 juta per hektareuntuk selama-lamanya. Angka itulah yang ditawarkan oleh pemerintah sebagaiganti rugi. Selama proses pembangunan perusahaan, para petani hanya dilibatkan sebagaiburuh kasar. "Kami banyak dirugikan. Kami tidak butuh pabrik ini. Lahan kamiharus dikembalikan," kata Juri sambil menunjuk pabrik yang dikerjakan PTHolland Balast Theiss, subkontraktor perusahaan Klockner (Jerman), yangsudah mencapai 95 persen. Ternyata, untuk menggenapi target luas lahan, pemerintah Muaraenim mencaploklahan hutan lindung desa sebagai lahan hutan adat sekitar 400 hektare.Lantas kebutuhan bahan baku kayu pabrik yang rencananya memproduksi pulpasebanyak 1.430 ton per hari atau 450.000 ton per tahun dipasok dari hutantanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang merupakan gabungan PTInhutani II dan PT Enim Musi Lestari (Barito Pasific Group) yang memilikikonsesi 300 ribu hektare, meliputi 4 kabupaten: Muaraenim, Musirawas, Lahat,dan Ogan Komering Ulu (OKU). Nyatanya, PT Musi pun mempunyai persoalan lingkungan. Menangnya gugatanlegal standing Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel terhadap perusahaantersebut di Pengadilan Negeri Palembang, September 1998, merupakan indikasiyang sangat kuat atas hal itu. Saat itu Walhi menggugat perusahaan yangbersangkutan sebagai penyebab kebakaran hutan di Sumsel yang berdampak pulapada ribuan warga Sumsel terserang saluran pernafasannya, pada akhir 1997. Ada Dua Contoh Lain di Indonesia Pabrik pulpa dan kertas yang direncanakan berproduksi pada Juli 1999 inimenggunakan klorin sebagai pemutih pulpa, karena menggunakan teknologi Elemental Chlorine Free (ECF). Chlorine ini membawa 177 jenisorganochlorine, seperti dioksin, difenil dichloor trichloroetana (DDT), danpolychlorinated biphenyls (PCB), yang berdampak buruk buat lingkungan hidupdan manusia. Bila racun-racun tersebut mencemari Sungai Lematang, ekosistematau spesies di sekitar sungai itu rusak dan Sungai Musi mengalami hal yangsama karena Lematang bermuara ke Musi. Berbagai penyakit bisa mengancam masyarakat di sekitar lokasi pabrik, antaralain kanker, cacat bawaan, kerusakan sistem hormonal, hambatan perkembangananak, dan masalah reproduksi. Para buruh pabrik akan mengalami hal yanglebih buruk lagi, khususnya buruh di bagian pemutihan. Mereka akan tereksposdioksin. Penyakit yang diderita mereka antara lain kanker yang menyerangjaringan lunak, seperti otot atau jaringan penghubung, kanker sistempernafasan, dan lainnya. Karena itu, menurut aktivis lingkungan hidup Kim Terir Loraas dari lembagaswadaya masyarakat (LSM) Norwatch (Norwegia), penggunaan klorin itu harusdihentikan. Di Eropa, katanya, klorin sudah tidak digunakan lagi olehpabrik-pabrik pulpa dan kertas. Di Indonesia sendiri sudah ada contohnya, yakni pencemaran yang dilakukanpabrik pulpa dan kertas PT Indah Kiat di Kecamatan Siak, Sri Indrapura,Riau, selain PT Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara, yangbeberapa waktu lalu didemo petani dan masyarakat hingga menimbulkankerusuhan. Contoh itu pula yang membuat petani di lima desa di sekitarpabrik di Sumsel ini menjadi gusar. Apa kami harus marah seperti di Porsea,agar pabrik ini dihentikan?" kata Tamim (58) dari Desa Muaraniru. Lalu, langkah-langkah apa yang akan diambil pihak perusahaan mengenaiancaman limbah klorin tersebut? Dalam dokumen analisis mengenai dampaklingkungan (amdal) PT bersangkutan yang disusun PT Beakindo Pacific, limbahcair dari pabrik akan diolah terlebih dahulu dalam satu unit yang disebutactivated sludge system sebelum digelontorkan ke Sungai Lematang. Jaminankah itu? Yang pasti, untuk mendapatkan sumber air minum bagikepentingan karyawan pabrik, pihak pabrik mengambil air dari hulu Lematang,bukan bagian hilir yang sudah menampung limbah pabrik. Mengenai amdal yangdikeluarkan Juni 1997, dua tahun setelah pembangunan pabrik dimulai, Walhitelah memprotesnya. LSM tersebut menolak amdal itu karena tidak disertaistudi sosial ekonomi. * *) Palembang, Indonesia 15 Desember 1998, saat menulis ini saya bekerja di Lampung Post dan peserta Workshop Liputan Politik yang diselenggarakan LP3Y.